PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN WAKAF INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA
BENDA WAKAF
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan :
1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan
kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka
panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
5. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf adalah proses memproduktifkan harta
benda wakaf baik dilakukan oleh Nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk
mencapai tujuan wakaf.
6. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam
pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
7. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah badan hukum Indonesia
yang bergerak di bidang keuangan syariah.
8. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang.
9. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum
Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
BAB II
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 2
(1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi
dan peruntukannya.
(2) Dalam mengelola harta benda wakaf Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain.
(3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir mendapatkan imbalan dari
hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak
melebihi 10% (sepuluh perseratus).
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang remunerasi Nazhir akan diatur dalam peraturan BWI tersendiri.
Pasal 3
(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara produktif.
(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1)
diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
Pasal 4
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan
perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf
ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar
wakaf.
Pasal 5
(1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak
melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
BWI setelah terlebih dahulu diadakan audit komprehensif oleh pihak independen yang ditunjuk
BWI.
(3) Sebelum BWI mengeluarkan keputusan pemberhentian dan penggantian Nazhir, Nazhir diberi
hak untuk membela diri baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung.
(4) Apabila Nazhir tidak terbukti melakukan kesalahan, BWI mengembalikan haknya sebagai
Nazhir.
(5) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena
pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan
harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.
Pasal 6
BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara
asing, organisasi dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, dan harta benda
wakaf terlantar.
BAB III
PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG
Pasal 7
(1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada
produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
(2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat
melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
(3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga
penjamin simpanan.
(4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar
produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI
melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
(6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah
harus diasuransikan pada asuransi syariah.
(7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan
dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 %
(empat puluh perseratus) di luar LKS.
BAB IV
PENYALURAN MANFAAT HASIL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8
(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai
dengan peruntukannya.
(2) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan
secara langsung dan tidak langsung.
(3) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
(4) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria
kelayakan kelembagaan dan profesional.
Bagian Kedua
Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan dan Pengembangan
Harta Benda Wakaf Secara Langsung
Pasal 9
(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah dan
peraturan perundang-undangan;
b. tepat sasaran;
c. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
d. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
(2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a antara lain:
1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan
mandi cuci kakus umum dan masjid;
2. program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak
mampu dan pelatihan keterampilan;
3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu
hamil dan menyusui;
4. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar
tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
5. program dakwah berupa penyediaan da’i dan mubaligh, bantuan guru, bantuan bagi imam
dan marbot masjid.
Bagian Ketiga
Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan dan Pengembangan
Harta Benda Wakaf Secara Tidak Langsung
Pasal 10
(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf secara tidak
langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
a. lembaga pengelola zakat;
b. baitul mal wa tamwil
c. lembaga kemanusiaan nasional;
d. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
e. yayasan/perkumpulan/organisasi kemasyarakatan;
f. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan/perkumpulan/organisasi
kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
b. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
c. memiliki pengurus yang tidak tercela;
d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak positif.
BAB V
PENUTUP
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juli 2010
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,
THOLHAH HASAN
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN WAKAF INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA
BENDA WAKAF
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan :
1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan
kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka
panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
5. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf adalah proses memproduktifkan harta
benda wakaf baik dilakukan oleh Nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk
mencapai tujuan wakaf.
6. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam
pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
7. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah badan hukum Indonesia
yang bergerak di bidang keuangan syariah.
8. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang.
9. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum
Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
BAB II
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 2
(1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi
dan peruntukannya.
(2) Dalam mengelola harta benda wakaf Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain.
(3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir mendapatkan imbalan dari
hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak
melebihi 10% (sepuluh perseratus).
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang remunerasi Nazhir akan diatur dalam peraturan BWI tersendiri.
Pasal 3
(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara produktif.
(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1)
diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
Pasal 4
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan
perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf
ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar
wakaf.
Pasal 5
(1) BWI berhak melakukan pemberhentian dan penggantian Nazhir apabila Nazhir tidak
melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
BWI setelah terlebih dahulu diadakan audit komprehensif oleh pihak independen yang ditunjuk
BWI.
(3) Sebelum BWI mengeluarkan keputusan pemberhentian dan penggantian Nazhir, Nazhir diberi
hak untuk membela diri baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung.
(4) Apabila Nazhir tidak terbukti melakukan kesalahan, BWI mengembalikan haknya sebagai
Nazhir.
(5) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena
pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan
harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.
Pasal 6
BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara
asing, organisasi dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, dan harta benda
wakaf terlantar.
BAB III
PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG
Pasal 7
(1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada
produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
(2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat
melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
(3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga
penjamin simpanan.
(4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar
produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI
melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
(6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah
harus diasuransikan pada asuransi syariah.
(7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan
dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 %
(empat puluh perseratus) di luar LKS.
BAB IV
PENYALURAN MANFAAT HASIL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8
(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai
dengan peruntukannya.
(2) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan
secara langsung dan tidak langsung.
(3) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
(4) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah program pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria
kelayakan kelembagaan dan profesional.
Bagian Kedua
Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan dan Pengembangan
Harta Benda Wakaf Secara Langsung
Pasal 9
(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara langsung
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah dan
peraturan perundang-undangan;
b. tepat sasaran;
c. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
d. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
(2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a antara lain:
1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan
mandi cuci kakus umum dan masjid;
2. program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak
mampu dan pelatihan keterampilan;
3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu
hamil dan menyusui;
4. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar
tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
5. program dakwah berupa penyediaan da’i dan mubaligh, bantuan guru, bantuan bagi imam
dan marbot masjid.
Bagian Ketiga
Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan dan Pengembangan
Harta Benda Wakaf Secara Tidak Langsung
Pasal 10
(1) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf secara tidak
langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
a. lembaga pengelola zakat;
b. baitul mal wa tamwil
c. lembaga kemanusiaan nasional;
d. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
e. yayasan/perkumpulan/organisasi kemasyarakatan;
f. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan/perkumpulan/organisasi
kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
b. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
c. memiliki pengurus yang tidak tercela;
d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak positif.
BAB V
PENUTUP
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juli 2010
KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,
THOLHAH HASAN
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR
0 Response to "Peraturan BWI No 4 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf"
Post a Comment