Dengan pemisahan itu, masing-masing akan bisa terkonsentrasi pada tugasnya. "Hal ini diperlukan karena begitu besar tugas kementerian agama sehingga terkesankan hanya terkonsentrasipada persoalan haji saja," kata H Hafidz Taftazani, Wakil ketua Assiasi Bina Haji dan umrah Nahdlatu Ulama (Asbihu-NU) dalam "Seminar Nasional Rekonstruksi Haji Menuju Perhajian yang Bersih dan Berwibawa" di hotel Royal Kuningan, Kamis (3/7) sore ini.
Usulan ini terkait dengan musibah yang menimpa perhajian kita yang melemparkan dua menteri agama menjadi tesangka kasus korupsi haji. Asosiasi Bina Haji dan Umrah NU (Asbihu-NU) yang menaungi mayoritas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) berbasis NU di seluruh Indonesia ikut merasa terpanggil untuk mengkaji perhajian.
Seminar tersebut menghadirkan Irjen Kementerian Agama M Yasin, Dirjen Penyelenggaraan haji dan Umrah Dr Abdul Djamil, Mantan Duta Besar RI di Arab Saudi Drs Gatot Abdullah Manshur dan pihak dari Bareskrim (Badan Resort Kriminal) Kepolisian RI.
Dalam seminar itu mengemuka adanya kehendak untuk memisahkan haji dari kementerian agama yang selama ini menjadi operator dan regulator. Kementerian Agama atau nantinya akan dipecah menjadi kementerian haji hanya akan menjadi regulator. Sementara operatornya akan dibentuk badan sendiri.
sumber: http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/03/208153/NU-Kehendaki-Ada-Kementerian-Haji-dan-Wakaf
0 Response to "NU Kehendaki Ada Kementerian Haji dan Wakaf"
Post a Comment